Sumber Kekayaan: Utang Negara

Posted: 10 September 2012 in Uncategorized
Tag:, , ,

Modus utama para bankir dalam mengeruk kekayaan sejak awal perkembangannya sampai hari ini, pertama-tama, adalah dengan memprovokasi dan membiayai perang. Langkah pertama mereka adalah membiayai salah satu pihak untuk membeli teknologi perang; langkah kedua adalah menjual senjata yang sama kepada pihak lawan; langkah terakhir adalah memicu terjadinya konflik di kedua belah pihak. Ensiklopedi Britannica merekam, “Bank of England didirikan melalui undang-undang oleh Parlemen pada 1694 dengan tujuan segera menggalang dana untuk membiayai pemerintah Inggris memerangi Perancis.” Menarik untuk diketahui bahwa Inggris, ketika itu, dipimpin oleh William, seorang Belanda, Protestan, tapi dicintai oleh Paus. Sementara raja Perancis adalah seorang Katolik, yang dibenci Paus.

Tapi bagi para bankir, yang terpenting adalah bahwa perang adalah bisnis besar. Di Inggris pemasok keperluan tentara yang sangat populer pada masa itu adalah Antonio Fernandez Carvajal, yang dikenal sebagai ‘the Great Jew’. Di Jerman pada abad ke-16, para pedagang Yahudi, yang paling populer di antaranya Isaac Meyer, memasok persenjataan kerajaan. Dalam Perang kemerdekaan Amerika, di abad ke-18, dua keluarga yahudi, Haym Solomon dan robert Morris, dikenal sebagai financiers par excellence Revolusi Amerika. Sebaliknya pada masa awal bahkan sebelum perbankan terlembagakan dengan sistematis, keterlibatan Perancis di zaman Raja Louis XIV dan Louis XV dalam berbagai perang, sebagai salah satu contoh, mendapatkan pasokan dana dari Samuel Bernard, bankir Yahudi mereka. Demikian pula para pemasok kebutuhan tentara Louis XIV, terutama sebagai kontraktor persenjataannya, ditangani oleh pedagang Yahudi lainnya, Strassburg dan Jacob Worms.

Demikianlah cara bekerja perbankan sejak masa awalnya, sebagaimana akan kita tinjau sejenak sekarang. Pada 1694, dengan imbalan hal memonopoli mencetak Poundsterling kertas, sejumlah bankir sepakat memberikan kredit kepada Raja Williams III, sebesar 1,2 Pound, dengan bunga 8%. Empat tahun kemudian 1698, berdirilah Bank of England. Di Perancis, untuk membiayai ambisinya menguasai Eropa, Napoleon Bonaparte membenarkan pendirian Banque of France, dengan hak monopoli lebih jauh lagi mencetak uang kertas Asignat. uang kertas ini sendiri sudah mulai dicetak sejak Revolusi Perancis dengan dukungan aset hasil rampasan dari Gereja Katolik, tapi kali ini sepenuhnya tanpa back up aset nyata sedikit pun.

Utang publik di Perancis sendiri telah dimulai sejak zaman Louis XIV sebagaimana sudah disinggung di atas. Utang ini terus membesar di masa dua raja berikutnya, Louis XV dan Louis XVI, antara lain untuk membiayai beberapa kali perang (Perang Spanyol, Perang Kemerdekaan Amerika, dan kemudian Revolusi itu sendiri, lalu Perang Inggris). Di pihak lain, Bendahara Negara Inggris (British Treasury) pada 1698 mulai berutang pada Bank of England sebesar 16 Juta Poundsterling, antara lain untuk membiayai perang dengan saudaranya sendiri di Koloni Amerika dan perang melawan Napoleon. Pada 1815 utang ini telah berlipat sekitar 50 kali, terutama karena beban bunga berbunga, menjadi 885 juta Poundsterling.

Berikut ini penjelasan sejarawan Beloc, sebagaimana dikutip oleh Shaykh Abdalqadir as-Sufi yang menggambarkan awal mula kemunculan “Utang Negara’. Salah satu butir terpenting yang disampaikan adalah fakta bahwa, untuk pertama kalinya, pemerintah menjamin pengembalian utang ini dari pemajakan kepada warga. Sebuah sistem menindas pun dimulai dari sini:

Sebuah peristiwa terpenting dalam sejarah moderen Inggris! Pada 1692 sekelompok orang kaya menawarkan pinjaman kepada pemerintah sebesar 1,2 Juta Pound dengan syarat, termasuk komisi dan keuntungan, antara 8 dan 9 persen. ini adalah awal dari apa yang di kemudian hari disebut sebagai Utang Nasional, dengan ciri utamanya bukan pada peminjamannya kepada pemerintah, suatu transaksi setua sejarah itu sendiri, tetapi pada usul baru yaitu bunganya yang sepenuhnya dijamin dari pajak nasional, sambil dengan segera sesudahnya sebuah lembaga yang memiliki hak istimewa, sebuah bank sentral, untuk menangani utang dan bunganya, serta hak untuk mencetak surat kredit dengan jaminan dari Pemerintah, diminta didirikan.

Butir terakhir ini sangat esensial. Siapa pun dapat menerbitkan surat kredit (yang semata-mata merupakan janji untuk membayar) dan dapat menggunakannya sebagai pengganti uang bila ia mampu membujuk masyarakat untuk menerimanya. Tapi ciri khusus dari lembaga baru ini, Bank of England (yang menerbitkan kertas janji pembayaran), seluruh sumber daya Inggris dikerahkan padanya agar menjamin pemenuhan janji membayar ini – dengan kata lain, kredit yang dibuatnya  bukan swasta tapi publik.

Dia tidak akan pernah gagal sepanjang Pemerintah dapat memajaki rakyat Inggris untuk membayar utangnya. Ini, berarti, memberikan hak pada Bank of England untuk mencetak uang. Ia tidak dapat mencetak koin emas atau perak, Pemerintah mempertahankannya; tapi ia dapat mencetak di atas secarik kertas, “Saya Bank of England, berjanji membayar kepada pemegang [kertas ini] sebesar lima pound,’ dan pemegangnya tahu bahwa tidak akan terjadi ingkar janji selama Pemerintah yang bertanggung jawab atas nama bank masih ada dan dapat memaksa rakyat untuk membayar pajak. Seluruh sumber daya fiskal bangsa adalah jaminan untuk pembayarannya”.

Dan keterangan berikut ini, bahwa bank-bank sentral bukan merupakan institusi publik, melainkan berupa perusahaan swasta yang tidak banyak diungkap kepada masyarakat. Juga tentang kenyataan hidup sampai di zaman modern ini, bahwa bank-bank sentral – tepatnya para bankir di dalamnya – semakin menentukan kehidupan rakyat banyak. Beloc menulis:

Tapi Bank of England bukanlah depertemen dari Pemerintah sebagaimana seharusnya. ia merupakan perusahaan swasta, diistimewakan dan dijamin oleh Pemerintah, tapi menjalankan kebijakannya sendiri; dan sejak hari itu dalam derajat yang terus membesar Bank of England semakin menentukan dalam setiap kebijakan belanja Pemerintah, dan khususnya yang berkait dengan perang terhadap pihak asing.

Kita lihat sejumlah bukti kongkrit lain di berbagai negara berikut ini.

1. Saham terbesar Federal Reserve of America, umpamanya dimiliki oleh duo Citibank (15%) dan Chase Manhattan (14%). Sisanya dibagi oleh 25 bank komersial lainnya, antara lain Chemical Bank (8%), Morgan Guaranty Trust (9%), Manufacturers Hannover (7%), dsb. Sampai pada tahun 1983 sebanyak 66% dari total saham Federal Reserve AS ini setara dengan 7.005.700 saham dikuasai hanya oleh 10 bank komersial, kalau dilihat dengan lebih sederhana lagi, 53% saham Federal Reserver AS dimiliki hanya oleh lima besar yang disebutkan di atas. Selanjutnya Mullins (1991:193) mengatakan:

Penelaahan terhadap pemegang saham utama bank-bank di New york dengan jelas memperlihatkan beberapa keluarga, yang saling berhubungan karena perkawinan atau kepentingan bisnis, mengontrol bank-bank di New York ini yang pada gilirannya memegang saham menentukan pada Federal Reserve Bank of New york…

Informasi ini, yang diambil dari tabulasi terakhir yang disediakan oleh Dewan Gubernur, Federal Reserve System, dikutip sebagai bukti mutakhir yang mengindikasikan bahwa saham yang menentukan pada Federal Reserve Bank of New York, yang menetapkan tingkat dan skala operasi Federal Reserve System secara keseluruhan berada di bawah pengaruh bank-bank yang secara langsung dikontrol oleh ‘London Connection’, yaitu, Bank of England-nya Rothschild.

Sama halnya bank-bank sentral di berbagai negara lain; Bank of England, sudah disebutkan sebelumnya, bukanmilik rakyat Inggris tapi para bankir swasta. Sejak 1825 Bank Sentral ini sangat kuat di bawah pengaruh satu pihak saja, keluarga Rothschild; setelah mereka mem-bail out utang negara saat terjadi krisis di Inggris. Deutsche Bank bukanlah milik rakyat jerman tapi dikuasai oleh keluarga Siemens dan Ludwig Bumberger. Sanghai and Hongkong Bank bukan milik warga Hongkong tapi di bawah kontrol Ernest Cassel. Sama halnya National Bank of Marocco dan national Bank of Egypt didirikan dan dikuasai oleh Cassel yang sama, bukan milik kaum Muslim Maroko atau Mesir. Imperial Ottoman Bank bukan milik rakyat Turki melainkan dikendalikan oleh Pereire Bersaudara, Credit Mobilier, dari Perancis. Demikian seterusnya.

Jadi, ‘Bank-bank Nasional’ seperti ini, sebenarnya, adalah sindikat keuangan inter-nasional, modal ‘antar-bangsa’ yang secara riel tidak ada dalam bentuk aset nyata (specie) apa pun, kecuali dalam bentuk angka-angka nominal di atas kertas atau byte yang berkedap-kedip di permukaan layar komputer. Bank-bank ini sebagian besar dimiliki oleh keluarga-keluarga Yahudi yang sebagian sudah disebutkan di atas. Utang-utang yang mereka berikan kepada pemerintahan suatu negara tidak pernah diminta oleh rakyat negara tempat mereka beroperasi tapi dibuat oleh pemerintahan demokratis yang mengatasnamakan warga negara. Mereka para bankir ini, adalah orang-orang yang tidak dipilih, tak punya loyalitas kebangsaan, dan tidak akuntabel, tetapi mengendalikan kebijakan paling mendasar suatu negara. Beloc melanjutkan uraiannya:

Bahkan saat ini ia bermaksud untuk membayar utang, cepat atau lambat, dan suatu rencana dibuat untuk menghapuskannya lewat penyelenggaraan lotere dan program pensiun; tapi di bawah rancangan baru, dengan kekuasaan untuk memproduksi uang ekstra dan mendapatkan kredit ekstra, godaan untuk memperbesar belanja negara tidak tertahankan, terutama saat terkait dengan godaan untuk berperang; maka utang terus membengkak jauh lebih cepat dari upaya menghapuskannya.

Modus kedua adalah membiayai proyek-proyek, yang dalam konteks negara-negara ‘sedang berkembang’, khususnya sejak selesainya PD II, dibungkus dengan nama ‘proyek pembangunan’, Caranya, tentu, telah mengalami pencanggihan. Dari yang semula personal, dari satu pribadi penguasa mengutang kepada satu pribadi rentenir, menjadi sistemik, institusi (pemerintah) mengutang kepada institusi (bank). Pada masa sekarang, terutama untuk proyek pembangunan ini bukan saja bank-bank lama yang beroperasi, tetapi juga bank-bank (atau lembaga keuangan lain) khusus yang dirancang dan dioperasikan untuk itu, seperti Bank Dunia (resminya: International Bank of Reconstruction and Development), lalu ADB (Asian Development Bank), IMF (International Monetary Fund), dan – tentu saja jangan pernah dilupakan – IDB (Islamic Development Bank)!

Dalam posisi ini pemerintahan nasional hanyalah berfungsi sebagai ‘industri jasa’ (service delivery) untuk melayani keperluan investasi para bankir tersebut atau melayani kebutuhan remeh temeh warga negara (semacam merawat selokan dan tempat pembuangan sampah). fungsi politik pemerintahan telah diambil alih oleh kekuatan uang yang mengendalikannya. Patut ditambahkan, dalam prakteknya, sebagian besar uang utang ini juga dipaksakan kembali kepada rentenirnya melalui perjanjian-perjanjian kontrak yang mengikat untuk membeli produk atau jasa dari pihak-pihak (negara atau perusahaan swasta) pemberi uang.

Dalam konteks mutakhir menurut Departemen Keuangan AS, sebagai salah satu bukti mengalirnya utang kepada rentenirnya dan sebagainya, ‘untuk setiap dolar AS yang dikontribusikan AS ke lembaga-lembaga multilateral [Bank Dunia, IMF, atau lembaga keuangan lain], perusahaan-perusahaan AS menerima lebih dari dua kali lipat jumlah itu dari kontrak-kontrak pengadaan untuk program-program atau proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut’. Menurut sebuah catatan selama dekade 1980-1990 saja, IMF telah memberikan utang di lebih dari 70 negara berkembang yang sedang dalam kesulitan finansial (melalui Stuctured Adjustment Loan atau SAL). Setiap tahun, Bank Dunia juga telah memberikan sekitar 40.000 kontrak kepada perusahaan swasta dari negara maju (Samhadi, 2006).

Seorang pejabat tinggi dari Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) yang secara langsung mengurusi Bidang Pendanaan Pembangunan, Koensatwanto Inpasihardjo (Kompas, 6 Mei 202) memastikan bahwa ‘80% manfaat utang luar negeri kembali kepada kreditornya, guna membayar jasa konsultan asing, kontraktor asing, termasuk untuk membayar komisi komitmen atas pencairan pinjaman’. Lebih dari itu, dalam kasus Indonesia, meskipun bukan angka resmi tapi dengan sangat luas diterima, sekitar 30% dari utang-utang luar negeri ini hilang karena dikorupsi oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Dengan sistem uang kertas, kekayaan dapat dengan mudah diciptakan oleh para bankir secara tak terbatas dari kehampaan. Mereka menyebutnya sebagai ekspansi kredit. Dengan modal awal hanya sedikit di atas 1 juta pound, Bank of England, dalam kurun empat tahun membukukan kredit (Utang Nasional Pemerintah Inggris) sebanyak 20 juta pound. Utang ini kemudian berlipat lebih dari 40 kali dalam kurun 20 tahun, menjadi 50 juta pound. Pemerintah Inggris dengan mudah selalu dapat mengongkosi kebutuhan perangnya. Tapi, pada saat yang sama, segelintir orang kaya telah menemukan cara efektif untuk secara permanen memajaki rakyak kebanyakan. Kini warga negara di negara modern mana pun, berada dalam status yang sama: pembayar pajak dan penanggung utang nasional. Instrumen untuk ini semua bermula dari pemaksaan uang kertas atau promissory note oleh negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s