Uang Kertas: Pajak Terselubung

Posted: 10 September 2012 in Uncategorized
Tag:, ,

Pajak yang disebut di atas barulah pajak yang secara langsung ditarik oleh negara kepada rakyat demi melunasi utang. Sebelumnya telah disinggung bahwa uang kertas itu sendiri adalah sebentuk pajak. Fakta ini memang tidak banyak dipahami oleh warga masyarakat, sebagian karena kita telah begitu terbiasa dengan kenyataan ini, sebagian lagi karena kita telah kehilangan memori akan alternatif yang tersedia. Untuk dapat mengerti hal ini kita perlu kembali memahami prinsip terpokok dari mata uang: kebebasan untuk memilih alat pembayaran. Imam Malik menyatakan ‘mata uang’ adalah setiap komoditas yang umum dipakai sebagai alat tukar’. Prinsip ini berasal dari ayat al-Quran yang mengatakan ‘Janganlah kamu memakan harta saudaramu secara batil, kecuali dengan perdagangan yang disepakati bersama’. Ini bermakna pada perlindungan atas kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama dan fakta bahwa perdagangan tidak boleh dipaksakan.

Untuk alasan yang sama tidak boleh seorang penguasa pun menetapkan perak, tembaga, apalagi kertas, dan bahkan emas sekalipun, sebagai satu-satunya alat tukar. Tidak satu otoritas pun berhak untuk memaksakan kepada rakyat alat tukar mereka sendiri; hal ini sepenuhnya harus menjadi pilihan rakyat itu sendiri. Di sinilah, kita memahami, kebebasan fundamental ini telah dihapuskan oleh sistem hukum modern. Tidak akan pernah ada uang kertas di tengah kita, kalau bukan karena hukum alat tukar (law of legal tender), satu faktor yang berlaku di semua sistem hukum negara, di seluruh dunia saat ini. Apa arti dari hukum ini adalah bahwa setiap warga negara wajib untuk menerima, sebagai alat pembayaran utang, uang kertas yang diterbitkan oleh bank sentral di negara bersangkutan yang memegang hak monopoli untuk memproduksinya. Kita, rakyat Indonesia, wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran, suka atau tidak.

Dengan uraian tentang dihapuskannya kebebasan memilih ini, teranglah, bahwa ekspansi pasokan uang kertas oleh otoritas yang menerbitkannya (melalui berbagai mekanisme finansial) tidak lain adalah sebentuk pajak yang dipaksakan kepada rakyat. Kita dengan mudah bisa memahaminya melalui istilah yang diciptakan oleh para ekonom, inflasi! Arti sebenarnya dari inflasi adalah kenaikan harga-harga atau kemerosotan nilai uang. Semua pemakai uang kertas bersangkutan menanggung pajak ini.

Pajak dari uang kertas ini juga dapat dilihat secara lain, yakni dari selisih ongkos produksi riel yang dibutuhkan untuk memproduksi selembar uang kertas dengan nilai nominal yang diterakan oleh bank sentral di atasnya. Sebagai misal, kalau ongkos produksi setiap lembar uang kertas dengan satuan Rp 100.000 adalah Rp. 5000, maka Rp 95.000 adalah pajak yang dipaksakan oleh bank sentral kepada kita, untuk tiap-tiap lembar kertas tersebut. Para ekonom pun menciptakan istilah khusus untuk menyembunyikan kejahatan ini, yakni seignorage. Beban yang ditanggung masyarakat tentu saja masih ditambah lagi, sebagaimana sudah dijelaskan, dengan efek inflasi yang ditimbulkannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s