Dalam penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa kehidupan umat manusia di dunia saat ini didominasi oleh kapitalisme. Teknik dari kapitalisme adalah konstruksi negara fiskal. Dalam sistem ini negara memberikan hak monopoli kepada para bankir untuk mencetak uang kertas. Untuk keperluan itu mereka diberi izin untuk membentuk Bank Sentral. Sebagai imbalan mereka menyediakan kredit (utang) untuk keperluan ‘pembiayaan negara’ (tepatnya: proyek-proyek). Kita semua, tiap-tiap individu warga negara, kemudian dipaksakan menjadi jaminan atas pengembalian utang-ribawi tersebut, melalui pemajakan. Pajak itu sendiri, sebagaimana akan dibahas lagi di bawah nanti, terdiri atas dua jenis yaitu pajak langsung yang ditarik secara tunai dari harta warga negara dan pajak tidak langsung (inflasi dan seignorage) yang secara riel dirasakan sebagai terus-menerus turunnya nilai tukar mata uang kertas. Ini berarti naiknya harga-harga komoditas dari waktu ke waktu.

Tiap-tiap tahun birokrasi negara – artinya orang-orang yang Anda pilih melalui Pemilu – menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, perumahan, pertahanan, dan sebagainya), dengan sejumlah tertentu untuk dibayarkan kepada ‘kekuatan penyandang dana’. Negara menjamin kepada para bankir atas (pengembalian) utang ini dari pembebanan pajak kepada warga negara. Para bankir, tentu saja, dengan sangat mudah memenuhi kebutuhan biaya tersebut, berapa pun nilainya, dengan cara mencetak kredit ex nihilo: mencetak angka-angka dalam buku atau sebagai byte dalam layar komputer. Dari sinilah kita disodori suatu trick yang dikenal sebagai ‘Utang Negara’ (Public Debt). Kalau bukan Bank Sentral negara nasional bersangkutan sendiri maka jaringan perbankan internasional akan mengambil alih perannya sebagai financier tersebut.

Utang negara memberikan legitimasi bagi pemerintah yang berkuasa untuk memajaki rakyat. Mekanisme ini merupakan modus yang inherent di dalam negara konstitusional, demokrasi ataupun bukan. Fungsi utama konstitusi adalah memastikan tiap-tiap individu warga negara ini sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, lewat konstitusi inilah, warga negara dijaminkan dalam utang-piutang yang dilakukan oleh para pengelola negara, kepada pihak perbankan. Di sanalah bercokol kepentingan-kepentingan oligarki bankir yang mengendalikan keberlangsungan sistem ini. Negara fiskal dunia mencerminkan kapitalisme lanjut dan nihilisme, yakni terceraikannya otoritas dan lokasi, yang berimplikasi pada irelevannya negara bangsa dan kedaulatan nasional.

Dalam konstruksi struktural (konstitusionalisme) semacam itu kapitalisme telah menjadi ortodoksi dalam kehidupan semua umat manusia ini, termasuk di kalangan Muslimin. Kapitalisme, di tengah ideologi ‘kebebasan dan persamaan agama-agama’, sesungguhnya telah menggantikan agama-agama tersebut. Kapitalisme telah menjadi agama itu sendiri, dan menunjukkan dirinya sebagai agama yang paling dogmatis, intoleran, dan otoriter. Agama-agama lain yang sebenarnya justru dipandang sebagai penghambat utama kapitalisme.

Mereka harus ditundukkan demi kapitalisme. Di kalangan Islam tujuan ini hendak dicapai melalui gerakan pembaruan Islam. Dalam konteks ini ada slogan eufemistik yang acap disebut oleh para pengamat sebagai ‘fundamentalisme pasar’. Ini menggambarkan watak ortodoksinya di satu sisi, tapi juga sebuah abstraksi yang samar-samar di lain sisi. Siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan ‘pasar’ yang fundamentalistik tersebut? Kita tentu memerlukan jawaban yang jelas mengenai sosok ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s