Pasca Orde Baru: Jerat Utang Semakin Dalam

Posted: 24 September 2012 in Kapitalisme Global

Mirip dengan teknik yang dipakai oleh para bankir saat ‘mengerjai ‘ Daulah Utsmani dulu, IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia,  sejak bangkrutnya Pemerintahan Orde Baru, memaksakan totalitas kapitalisme melalui ikatan-ikatan dalam utang-utang baru. Kredit-kredit baru, yang disebut sebagai kredit Structural Adustmen Loan (SALs), dengan dalih untuk membiayai kelanjutan ‘Program Reformasi’ – istilah teknisnya Structural Adjustmen Program (SAP) – hanya diberikan sepanjang pemerintah sepenuhnya mengikuti garis kebijakan IMF dan Bank Dunia. Pada pokoknya dua lembaga rentenir ini menghendaki Indonesia untuk sepenuhnya mengikuti jalan kapitalisme. Pengalaman yang sama, sekitar sepuluh-lima belas tahunan sebelumnya (1983-1987), juga dialami sejumlah negara Amerika Latin, yaitu Argentina, Brazil, Bolivia, Mexico, dan Peru. Akibat mengalami krisis semuanya makin jauh terperosok dalam jerat utang rentenir internasional tersebut.

Nilai utang baru yang diselubungi sebagai ‘bantuan untuk keluar dari krisis’, di zaman pemerintahan B.J Habibie yang tak sampai dua tahun itu, misalnya, adalah 24 miliar dolar AS. Akibatnya total utang pemerintah Indonesia pada akhir 1999 telah meningkat menjadi 78 miliar dolar AS, dari 54 miliar dolar AS pada 1997.  Ini berarti, masa pemerintahan BJ Habibie yang sangat pendek ini telah menambah utang setara dengan utang selama kira-kira 15 tahun masa Soeharto. Untuk mengesankan seolah-olah pihak Indonesia sendiri yang menghendaki, kesepakatan-kesepakatan tersebut dinamai sebagai Letter of Intent (LoI) dan diajukan oleh pihak pemerintah Indonesia kepada IMF.

Ditambah lagi, karena desakan IMF, pemerintah mulai mempunyai utang dalam negeri sebesar lebih dari 636 triliun rupiah. Dengan demikian total utang pemerintah Indonesia pada akhir 2005 adalah 76,6 miliar dolar AS kepada para bankir asing, di tambah 636,6 triliun rupiah kepada pihak dalam negeri. Semuanya setara dengan Rp 1.318 triliun. Dengan jumlah penduduk 210 juta jiwa ini berarti bahwa tiap penduduk Indonesia, termasuk bayi yang baru lahir, terbebani utang sebesar Rp 7 juta. Inilah GNP (Gross National Product) Indonesia yang sebenarnya – (minus) Rp 7 juta/kapita.

Kredit SAL sendiri tidak khas hanya untuk Indonesia, tapi merupakan ‘obat generik’ – dengan kata lain merupakan jerat utang – dari kreditor internasional bagi negara pengutangnya yang sedang dalam kesulitan akut. Dalam kondisi seperti ini secara tipikal ada empat strategi yang diwajibkan oleh dua lembaga rentenir ini bagi negeri peminjam.

Pertama: ‘meningkatkan iklim usaha’, yang maksudnya adalah memberikan segala kemudahan dan fasilitas bagi investor asing, termasuk keringanan pajak, dan penghapusan segala hambatan investasi lainnya; serta liberalisasi perdagangan, penghapusan tarif, penyediaan daerah khusus atau kawasan berikat (free zone), dan sejenisnya.

Kedua: mengurangi belanja pemerintah khususnya pada kegiatan sosial yang ‘membebani’ APBN; kongkritnya adalah penghapusan segala jenis dan bentuk subsidi (terutama untuk BBM, listrik, telepon, air bersih, kesehatan dan pendidikan).  Hal ini menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditi dan jasa secara terus menerus, dan menghilangnya fungsi negara sebagai pelindung dan penyedia kebutuhan dasar warga negara. Hasil penghematan ini, pada dasarnya untuk mencicil utang.

Ketiga: meningkatkan perolehan pajak dari berbagai sumber, melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak.  Akibatnya hampir tidak ada sedikit pun ruang kehidupan yang bebas dari pembebanan pajak oleh negara (Lihat: Pajak tak Bertepi). Pada gilirannya hal ini juga ikut mendorong kenaikan harga-harga barang di pasar. Uang hasil pajak itu sendiri juga diperlukan untuk mencicil utang kepada para rentenir.

Keempat: penjualan aset-aset negara, dalam bentuk badan-badan usaha negara (BUMN), kepada perusahaan-perusahaan asing. Aset-aset negara yang dijual ini tentu saja aset-aset yang paling berharga, menguntungkan, dan strategis. Contohnya adalah perusahaan telekomunikasi (Telkom), perusahaan penyedia enerji (Perusahaan Listrik Negara), penyedia air bersih (Perusahaan Daerah Air Minum), dan perusahaan minyak dan gas pertamina (Pertamina).

Selain SAL, Bank Dunia masih memiliki sembilan jenis atau bentuk utang lainnya, dengan berbagai istilah seperti Sector Adjustment Loan (SECAL), Investment Loan, Technical Assistance Loan (TAL), Learning and Innovation Loan (LIL), dan sebagainya. Sedangkan dari IMF juga ada beberapa jenis utang, antara lain, fasilitas Stand by Agreement (SBA), Extended Fund Facility (EFF), dan Suplemental Reserve Facility (SPF). Tapi berbeda dari utang dari Bank Dunia yang sifatnya untuk proyek jangka panjang, utang IMF bertujuan untuk keperluan jangka pendek ketika suatu negara mengalami kesulitan finansial, misalnya kesulitan neraca pembayaran. Yang penting untuk diketahui adalah utang jangka pendek dari IMF ini juga hanya bisa dipakai bila benar-benar diperlukan, karena sifatnya sekadar sebagai cadangan. Dengan kata lain utang IMF sesungguhnya hanya berfungsi sebagai penambah cadangan devisa untuk meningkatkan kepercayaan ‘pasar’ terhadap mata uang rupiah. Meskipun demikian pemerintah tetap berkewajiban membayar fee, meskipun utang IMF itu belum atau sama sekali tidak digunakan.

Semua pinjaman itu bukan tanpa syarat, ia hanya diberikan bila pengutang mau menjalankan langkah-langkah liberal di atas. Secara internasional inilah yang dikenal sebagai kebijakan ‘Konsessus Washington’, yang dicanangkan oleh IMF, Bank Dudia, Departemen keuangan AS, dan rentenir internasional lainnya, pada 1989. Karena perjanjian-perjanjian dengan Bank Duani dan IMF di atas maka kita melihat rezim siapapun yang berkuasa sejak lengsernya Soeharto dan Orde Baru, mulai Abdurahman Wahid, megawati Soekarnoputri, dan Soesilo Bambang Yudhoyono, tidak dapat menyusun kebijakan ekonomi – bahkan politik dan sosial – yang berbeda dari kemauan para rentenir internasional ini. Semakin demokratis pemerintahan Indonesia semakin hilang kewenangan politiknya atas kedaulatan nasionalnya sendiri.

Untuk sekadar memberikan satu contoh saja, kita lihat langkah pemerintah RI dalam menangani krisis utang swasta, akibat ‘Krismon’ 1997 lalu. Dua bukti pengaruh langsung kebijakan IMF yang dapat diajukan di sini adalah dijalankannya program penyelesaian utang luar negeri swasta melalui skema INDRA (Indonesian Debt Restructuring Agency) atau BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), dan reformasi hukum yang terkait dengannya, yakni pemberlakuan perubahan perundang-undangan kepailitan (insolvency reform).

Melalui dua instrumen ini, pemerintah dan IMF berharap, dapat menyelamatkan sebanyak mungkin dari sekitar Rp 125 triliun bantuan likuiditas Bank Indonesia yang telah diberikan kepada ratusan bank yang mengalami persoalan akibat ‘Krismon’. Kaitan langsung kepentingan rentenir asing dalam hal ini dapat dilihat pada Dewan Pengarah tim penyelesaian utang ini, yang dikenal sebagai ‘Wakil Ketua’, yang terdiri atas tiga bank swasta asing, yaitu Bank of Tokyo Mitsubishi (Jepang), Deutsche Morgan Grenfell (Jerman), dan Chase Manhattan Bank (AS). Suatu skema yang mengingatkan kita pada skema ‘Administration of Ottoman Public Debt’, sekitar seratus tahun lalu, ketika terjadi kebangkrutan Daulah Utsmani, sebagaimana disebutkan di atas.

Pada bidang-bidang yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat banyak pun, semua pemerintahan pasca Soeharto sepenuhnya menjalankan kebijakan IMF. Semua pemerintahan menaikkan harga-harga Bahan Bakar Minyak (BBM), TDL (Tarif Dasar Listrik), tarif telepon; semua membiarkan segala jenis perusahaan-perusahaan dagang asing beroperasi di kota-kota id Indonesia, bahkan yang di zaman Presiden Soeharto pun dilarang; semua presiden sesudah Soeharto ini terus-menerus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Saat ini (2006) pembayaran cicilan utang dan bunga nya telah mencapat 45% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih dari separuh, yaitu 52%, dari total penerimaan pajak (sekitar Rp 423 triliun) yang dibayarkan oleh rakyat Indonesia, sebesar sekitar Rp 219,4 triliun, juga terpakai untuk mencicil utang. Untuk bunga utang dalam negeri dari penerbitan SUN (Surat Utang Negara) saja pada tahun 2006 telah mencapai Rp 58,8 triliun, meningkat Rp 10,2 triliun atau 21% dari nilai tahun sebelumnya, Rp 48,6 triliun. Total utang nasional secara keseluruhan, dengan tambahan utang baru untuk 2006 sebesar 5,4 miliar dolar AS, telah mencapai 134,74 miliar dolar AS, setara sekitar Rp 1.280 triliun dengan kurs Rp 9.500/dolar AS. Sedangkan nilai APBN 2006 saja cuma sebesar Rp 689,9 triliun. (Kompas, 22 Juni 2006).

Dari empat tujuan SAP di atas tujuan pokok sebenarnya, yang tidak pernah dikatakan dengan jujur kepada rakyat Indonesia, adalah memastikan utang-utang Republik Indonesia (pemerintah dan swasta) kepada Bank Dunia dan IMF, serta perbankan internasional lainnya dapat terus dibayarkan di satu sisi dan pengambilalihan aset-aset nasional oleh pihak asing di sisi lain. Hal ini juga dapat menjelaskan mengapa pejabat-pejabat yang sangat menentukan di bidang ekonomi, sejak jaman ‘Mafia Berkeley’ dulu sampai saat ini, selalu orang-orang yang ‘dekat’ dengan IMF dan Bank Dunia.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa penciptaan utang-utang nasional pada dasarnya merupakan trick para bankir melipatgandakan kekayaan sendiri,dan pada saat yang sama memperkokoh kekuasaannya atas para debiturnya. Utang dalam banyak kasus diberikan demi utang itu sendiri. ‘Proyek Pembangunan’ yang dibiayainya dirancang demi utang itu sendiri, dan bukan sebaliknya. Tidak terkecuali proyek-proyek pembangunan dengan utang-utang yang diberikan kepada pemerintahan Indonesia, meski sebagian dari proyek itu mungkin ada manfaatnya, tapi sebagian lainnya tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan, tidak jarang, banyak proyek pembangunan tersebut menjadi sumber penderitaan rakyat. Proyek pembangunan dam-dam di berbagai negara, salah satunya dam Kedung Ombo, di Jawa Tengah, adalah contoh proyek jenis ini. Pemiskinan kaum nelayan dan petani akibat kredit-kredit nelayan dan petani adalah contoh kasus lainnya.

Berikut adalah satu contoh kecil sebagai bukti mutakhir bahwa utang yang selalu dikemas sebagai ‘bantuan’ itu seringkali sebenarnya tidak dibutuhkan dan semata-mata menjadi beban penerimanya, Small and Medium Enterprise Export Development Project. Nilai (dengan kurs Rp 9.500/dolar AS), dengan tingkat bunga 4%/tahun. Kredit ini dinyatakan bertujuan untuk memperkuat struktur keuangan UKM (Usaha Kecil dan menengah) ekspor. Patut diberi catatan yang dimaksud dengan UKM pun dalam skema kredit ini adalah usaha dengan skala tertentu, yang dalam ukuran Indonesia, tergolong relatif besar. Plafon kredit yang diberikan adalah antara 600 ribu – 1 juta dolar AS (Rp 5.4-9 miliar) per individu per UKM.

Pengelolaan kredit itu sendiri dilakukan melalui jaringan perbankan domestik, dalam hal ini diadmistrasikan oleh Bank Ekspor Indonesia, kemudian disalurkan lewat Bank Bukopin, BNI (Bank Nasional Indonesia), BRI (Bank Rakyat Indonesia), Bank Danamon, Bank Mandiri, dan Bank Niaga. Bank Ekspor Indonesia mengutip bunga kepada bank penyalur sebesar 6,5-7,5% per tahun. Maka tingkat bunga kepada penerima pun, menjadi di atas 7,5% per tahun. Akibatnya kredit ini tidak diminati oleh UKM, dengan nilai 4,2 juta dolar AS, setara dengan kurang dari Rp 4 miliar, atau tak sampai 5%-nya (Kompas, 7 Juni 2006). Persoalannya, walaupun utang ini tidak tersalurkan kepada penerima yang dituju, pemerintah Indonesia tetap berkewajiban membayar beban commitmen fee, yang dibebankan oleh ADB. Besarnya fee ini adalah 1% dari nilai (komitmen) utang yang disepakati.

Utang negara telah menjadi sesuatu yang permanen, tidak pernah akan dilunaskan, melainkan hanya terus-menerus dicicil. Sedangkan APBN bukan mencerminkan anggaran pendapatan dan negara tetapi de facto sekadar merupakan wadah bagi captive market bagi para bankir dalam menanamkan investasinya. Dalam kenyataanya penyusun APBN yang sebenarnya adalah bukan para birokrat Republik Indonesia, melainkan para konsultan yang disewa oleh para kreditor, yang menyodorkan berbagai macam proyek serupa yang disebut di atas. Rancangan utang itu yang kemudia ditetapkan dalam DUP (Daftar Usulan Proyek) dan DIP (Daftar Isian Proyek) dari tiap-tiap departemen teknis Pemerintah Republik Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s